Perizinan dan Sertifikasi Lainnya :

• Perubahan Akta Notaris (Jual beli saham, perubahan pengurus, perubahan wilayah, pengingkatan modalsaham, dll).
• Buat baru atau perpanjangan Surat Domisili Perusahaan.
• Buat baru Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP) ataupun mutasi NPWP.
• Pengurusan Pengukuhan Kena Pajak (PKP).
• Perpanjangan / perubahan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
• Perpanjangan / perubahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
• HO/Undang-undang Gangguan (UUG).
• Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
• Izin papan reklame atau Izin spanduk iklan (wilayah Bekasi dan Kabupaten Bogor).
• Kartu Tanda Anggota Kamar Dagang & Industri (KADIN) dan asosiasi yang terakreditasi KADIN misal :ARDIN, ASPEKMI, ASPEKTI, dll.
• Setifikat kompetensi Kamar Dagang & Industri (KADIN).
• Surat keterangan Terdaftar (SKT) MINERBA.
• Izin Undian DEPSOS.
• Angka Pengenal Importir Umum (APIU).
• Angka Pengenal Importir Produsen (APIP).
• Nomor Indentitas Kepabeanan (NIK).
• Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK).
• Sertifikat Keterampilan LPJK (SKT). Tingkat I, Tingkat II dan Tingkat III.
• Sertifikat Keahlian LPJK (SKA). SKA Ahli Muda, SKA Ahli Madya, SKA Ahli Utama.
• Kartu Tanda Anggota (KTA) asosiasi LPJK. GAPENSI/GAPEKSINDO,AKLINDO,APNATEL,dll.
• Sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
• Laporan akuntan publik ataupun jasa pengurusan pajak

  Keanggotaan KADIN (Kamar Dagang dan Industri)

Persyaratan :

• Copy KTP penanggung jawab.
• Copy Akta pendirian/perubahan Perusahaan.
• Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
• Copy NPWP.
• Copy SK Kehakiman.
• Copy SIUP.
• Copy TDP.
• Photo Penanggung jawab ukuran 3 x 4 = 4 lembar Berwarna.

Sertifikat Kompetensi KADIN (Kamar Dagang dan Industri)

Persyaratan :

• Copy KTP penanggung jawab.
• Copy Akta pendirian/perubahan Perusahaan.
• Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
• Copy NPWP.
• Copy SK Kehakiman.
• Copy SIUP.
• Copy TDP.
• Photo Penanggung jawab ukuran 3 x 4 = 4 lembar Berwarna.
• Keanggotaan KADIN (untuk bidang non asosiasi dan bidang asosiasi).
• Keanggotaan asosiasi dibawah KADIN (untuk bidang asosiasi).
• Laporan keuangan dan neraca tahun terakhir.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Badan

Persyaratan :

• Fotokopi Akte Pendirian dan Perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk UsahaTetap.
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga bagi penduduk Indonesia, atau paspor ditambah surat keterangan tempattinggal dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi Wajib Pajak Orang Asing, dari salah

  seorang pengurus aktif.

• Surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.
• Surat persetujuan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk Wajib Pajak PMA.
• Fotokopi Akte Pendirian.